Pemerintah Dorong Bangun Bank Syariah Skala Besar

Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara dengan populasi agama Islam terbesar di dunia. Dengan mayoritas lebih dari 80 persen penduduk dengan agama Islam di Indonesia, sebenarnya membuat perbankan syariah seharusnya menjadi hal yang tidak sulit diwujudkan.

Saat ini, beberapa bank konvensional memiliki skala kecil untuk dijadikan sebagai bank syariah. Beberapa bank konvensional ini memiliki versi syariah, namun hingga kini, belu ada bank dengan skala besar yang benar-benar memiliki sistem syariah.

Melihat hal ini, pemerintah Indonesia mendorong agar pembangunan bank syariah di Indonesia dengan skala besar dapat terwujud dalam waktu dekat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, sudah seharusnya bukan jumlah bank syariah yang bertambah namun dengan skala kecil, namun bank ini harus berkembang sehingga dapat menjadi bank syariah dengan skala besar.

Bambang mengatakan, “Yang penting, jangan terus hanya terjebang untuk meningkatkan jumlah bank syariah tetapi yang kecil-kecil. Harus ada satu atau dua bank sayriah yang skala besar yang setara dengan bank konvensional skala besar,” ini disampaikan pada Senin(14/05/18) lalu.

Potensi besar bank syariah di Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, tentu saja potensi bank syariah dalam skala besar di Indonesia sangat baik. Meskipun begitu, hingga kini, sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Kendala modal masih menadi pembatas yang membuat ini sulit diwujudkan.

Menurut Bambang, bank syariah di Indonesia dapat tumbuh jika ekosistemnya dibangun sehingga dapat membuat produsen-produsen dapat berkontribusi sehingga dapat mewujudkan berbagai hal yang diperlukan demi mengembangkan bank syariah skala besar hadir di Indonesia.

Bank-bank syariah yang ada di Indoneesia saat ini memang terbilang tidak besar. Bahkan bank-bank syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat saat ini dapat dikatakn merupakan produk lain yang dimiliki dari bank konvensional yang memang lebih berfokus pada bank pada umumnya.

Ke depan, bank syariah bisa jadi menjadi hal yang banyak dilirik oleh pemodal. Potensi besar yang dimiliki bank syariah tentu saja tidak dapat dipandang remeh, dan ini yang mungkin akan dilirik oleh pemodal.

Ekonomi Masa Depan Indonesia Tergantung Investasi Saat Ini

Sejak transisi demokrasi pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengatasi banyak tantangan untuk menjadi salah satu negara paling menjanjikan di dunia. Negara keempat terbesar di dunia adalah ekonomi terbesar di ASEAN, dan sekarang bagian dari G20. Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mengurangi kemiskinan hingga lebih dari 50 persen – pencapaian luar biasa untuk negara mana pun.

Sekarang, Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi. Ia memiliki semua elemen yang tepat, tetapi jam terus berdetak. Diperlukan untuk mencapai status berpenghasilan tinggi sebelum populasi usia kerja, relatif terhadap penduduk lainnya, mulai menyusut pada tahun 2030.

Bagaimana Indonesia bisa makmur sebelum tua? Selama 15 tahun ke depan, negara ini harus tumbuh sekitar 8 hingga 9 persen setiap tahun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Untuk sampai ke sana, Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak di kedua infrastruktur – hal-hal seperti pelabuhan, bandara, dan jalan – dan orang-orang, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi di era digital.

Dimulai dengan pengumpulan pendapatan yang lebih efisien: hari ini, Indonesia mengumpulkan kurang dari 50 persen dari potensi penerimaan pajaknya. Daripada tumbuh, rasio pajak terhadap PDB telah menurun dari 11,4 persen pada 2012 menjadi 10,4 persen pada tahun 2016. Rasio pengumpulan pajak Indonesia lebih rendah di Filipina (13,6 persen) atau Kamboja (14,6 persen), meskipun memiliki tingkat pajak yang serupa .

Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan upayanya dalam reformasi perpajakan. Bank Dunia memperkirakan bahwa kenaikan 1,1 persen PDB (sekitar US $ 10,3 miliar) dimungkinkan dalam jangka menengah dari reformasi administrasi perpajakan seperti e-filing dan e-invoicing, dan hingga kenaikan 1,0 persen lebih jauh dimungkinkan dari yang lebih luas reformasi kebijakan perpajakan.

Tetapi untuk menutup kesenjangan infrastruktur, Indonesia perlu berinvestasi 500 miliar selama 5 tahun ke depan. Ini hanya dapat dicapai dengan membawa lebih banyak investasi sektor swasta.

Dengan pengumpulan pendapatan yang lebih tinggi, Indonesia juga akan dapat berinvestasi lebih banyak di masyarakatnya dan itu harus dimulai sejak dini. Indonesia memiliki tingkat mengkhawatirkan kekurangan gizi anak, yang menyebabkan perkembangan terhambat. Menurut survei kesehatan nasional terbaru, sekitar sepertiga anak Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting hampir 9 juta anak-anak.

Stunting memiliki dampak jangka panjang: anak-anak yang stunted lebih rentan terhadap penyakit, mereka memiliki lebih banyak masalah di sekolah, dan sebagai orang dewasa, mereka memiliki prospek pekerjaan yang jauh lebih buruk jika mereka memiliki prospek sama sekali.

Penelitian terbaru yang menganalisa data survei nasional dari tahun 2007 dan 2013 menemukan bahwa jika anak-anak memiliki ketahanan pangan, lingkungan yang aman dan bersih, layanan kesehatan, dan perawatan yang memadai, mereka memiliki kesempatan yang jauh lebih rendah untuk mengalami stunting.

Berfokus pada nutrisi dan masa awal anak adalah dua dari investasi paling efektif biaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Secara global, setiap dolar yang diinvestasikan untuk mengurangi stunting memiliki pengembalian rata-rata US $ 16. Dan kami memperkirakan bahwa jika kami telah mencegah kekurangan gizi di seluruh dunia ketika pekerja masa kini adalah anak-anak, PDB per kapita global akan menjadi 7 persentase poin lebih tinggi.

Penting berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan

Setelah tahun-tahun awal, penting untuk berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan jangka panjang. Sangat menggembirakan bahwa pemerintah meningkatkan kualitas dan dampak pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Setiap tahun, Indonesia menghabiskan US $ 31 miliar, atau 20 persen dari anggaran, untuk pendidikan, dan US $ 13,7 miliar untuk perawatan kesehatan.

Kami berharap ini akan meningkat: dalam perawatan kesehatan saja, Indonesia perlu meningkatkan pengeluaran dari 1,4 persen PDB saat ini menjadi 2,3 persen dari PDB. Memperbaiki perawatan kesehatan juga akan berdampak besar pada pengurangan ketidaksetaraan dan kemiskinan bagi generasi mendatang.

Bank Dunia telah bermitra dengan Indonesia selama lebih dari 60 tahun, dan kami bekerja sama untuk membantu mewujudkan kemakmuran yang layak untuk semua rakyatnya. Kami akan terus bekerja untuk membantu orang Indonesia mencapai aspirasi mereka, dan mengubah visi menjadi negara berpenghasilan tinggi menjadi kenyataan.

Swasta Dapat Mengurangi Beban Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur

Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, tengah giat-giatnya membangun infrastruktur dibeberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah terjama oleh presiden sebelumnya. Dengan pembangun infrastruktur yang terus dilakukan, imbasnya pemerintah harus mencari pinjaman dan menambah beban utang, lantaran pembangunan ini dilakukan dengan memanfaatkan APBN.

Tentu saja APBN sangat terbatas, dan memiliki banyak fungsi lain yang juga tak boleh diabaikan. Pembangunan infrastruktur memang penting, namun disisi lain, negara juga memiliki banyak tanggungan yang juga penting untuk diselesaikan.

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, ditengah kunjungannya ke Indonesia dalam rangka Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta memberikan pandanganya tentang kemajuan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Menurut Kim, pemerintah, BUMN dan swasta dapat bekerja sama dalam hal pembangunan infrastruktur untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan bantuan swasta, Kim menilai beban pemerintah Indonesia dalam hal memodali biaya infrastruktur dapat berkurang dengan cukup banyak dan pemerintah Indonesia sendiri dapat lebih fokus mengalihkan alokasi biaya tersebut ke hal lainnya yang diperlukan.

Lebih lagi, Kim turut menyoroti tentang utang luar negeri Indonesia yang juga dapat dikurangi karena bantuan Swasta. Pihak pemerintah Indonesia tidak perlu meminjam atau melakukan hutang luar negeri lebih banyak apabila pada bagian infrastruktur ini dapat dibantu oleh pihak swasta.

Kim juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk memainkan aktif pasar modal sebagai sumber pendanaan lainnya. Dengan memiliki banyak alternatif tersebut, Kim menyebut pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri akan berjalan lebih cepat lagi.