Swasta Dapat Mengurangi Beban Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur

Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, tengah giat-giatnya membangun infrastruktur dibeberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah terjama oleh presiden sebelumnya. Dengan pembangun infrastruktur yang terus dilakukan, imbasnya pemerintah harus mencari pinjaman dan menambah beban utang, lantaran pembangunan ini dilakukan dengan memanfaatkan APBN.

Tentu saja APBN sangat terbatas, dan memiliki banyak fungsi lain yang juga tak boleh diabaikan. Pembangunan infrastruktur memang penting, namun disisi lain, negara juga memiliki banyak tanggungan yang juga penting untuk diselesaikan.

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, ditengah kunjungannya ke Indonesia dalam rangka Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta memberikan pandanganya tentang kemajuan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Menurut Kim, pemerintah, BUMN dan swasta dapat bekerja sama dalam hal pembangunan infrastruktur untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan bantuan swasta, Kim menilai beban pemerintah Indonesia dalam hal memodali biaya infrastruktur dapat berkurang dengan cukup banyak dan pemerintah Indonesia sendiri dapat lebih fokus mengalihkan alokasi biaya tersebut ke hal lainnya yang diperlukan.

Lebih lagi, Kim turut menyoroti tentang utang luar negeri Indonesia yang juga dapat dikurangi karena bantuan Swasta. Pihak pemerintah Indonesia tidak perlu meminjam atau melakukan hutang luar negeri lebih banyak apabila pada bagian infrastruktur ini dapat dibantu oleh pihak swasta.

Kim juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk memainkan aktif pasar modal sebagai sumber pendanaan lainnya. Dengan memiliki banyak alternatif tersebut, Kim menyebut pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri akan berjalan lebih cepat lagi.

Gubernur BI Sebut Redenominasi Bisa Buat Indonsia Lebih Maju

Pemerintah Republik Indonesia diwacanakan ingin segera merealisasikan rencana pengurangan digit pada Rupiah atau Redenominasi Rupiah. Salah satu tujuan dari redemonasi rupiah ini pun adalah untuk menguatkan dan membuat Indonesia segera sejajar dengan negara lainnya.

Gubernur Bank Indonesia(BI), Agus Martowardojo, menjelaskan bahwa redenominasi rupiah akan membuat Indonesia sejajar dengan mata uang negara lain. Hal ini pun disampaikan oleh Agus usai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo(Jokowi) di Istana Negara Selasa(25 Juli 2017) ini.

Agus menilai, persepsi serta perekonomian terhadap Indonesia akan dipandang dan sejajar dengan negara lainnya. Persepsi dicontohkan oleh Agus misalnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, misalkan 1 USD sama dengan 13,300 Rupiah. Dengan redenominasi, maka 1 USD akan misalnya sama dengan 13,000 maka akan senilai 13 rupiah saja.

Lebih lanjut, Agus menilai persepsi dengan banyaknya digit di rupiah membuat asumsi bahwa ekspektasi inflasi rupiah sangat tinggi. Padalah, lanjut Agus, inflasi di Indonesia sendiri sangat terkendali. Dengan redenominasi ini pula, ada kebanggaan dari masyarakat Indonesia yang melihat nilai dari rupiah yang lebih baik.

Dari segi teknologi sendiri, Agus menilai bahwa dengan banyaknya digit dalam rupiah membuat informasi keuangan itu sendiri menjadi tidak efisien.

Wacana untuk pengurangan digit dalam rupiah sendiri bukan merupakan sesuatu yang baru. Setidaknya pada tahun 2011 silam, wacana ini sudah bergulir dan hingga saat ini belum terealisasi. Tampaknya untuk beberapa tahun ke depan, Bank Indonesia dan pemerintah lebih fokus untuk segera mewujudkan wacana yang sudah beberapa tahun belakangan berkembang.